Ciliwung Berkah, Bukan Sumber Bencana

CIBINONG - Persoalan puncak yang dikambinghitamkan menjadi penyebab banjir di kawasan ibukota ne­gara, Jakarta tak bisa di­limpahkan ke­pa­da pemerintah daerah Kabupaten (Pemkab) Bo­gor begitu saja. Apalagi, bi­la harus m­enyalahkan aliran Su­ngai Ciliwung menjadi penyeba­bnya.
Hal ini terungkap dalam boling (Re­bo keliling-red.) di Raiser Ikan Hias, Departemen Kelautan dan Pe­rikanan dan LIPI, Jalan Raya Jakarta-Bogor, Kelurahan Nanggewer Mekar,­ Kecamatan Cibinong, Rabu (13/­­3), kemarin.
Menurut Bupati Bogor, Rach­mat Yasin, kesalahan itu juga disebabkan karena jalan untuk aliran­ air dari sungai termasyur di bumi "Tegar Beriman" ini diambil oleh orang-orang tak bertanggungja­wab yang domisilinya di Jakarta.
"Ciliwung itu sumber kehidupan. Bagi masyarakat Bogor, Cili­wung itu pembawa berkah. Jadi ha­rus di­lestarikan. Bukan sungai sum­ber be­n­cana. Kalau ada yang me­nye­babkan bencana, ya salah sen­diri jalan Ciliwung diambil alih. Ya ma­ra­hlah, dia ngalir ke ho­tel, apartemen, dan komplek-komplek perumah­an," tegas RY, dal­am sambutannya.
Ia menegaskan, Ciliwung sudah dikendalikan sedemikian rupa se­jak zaman Belanda melalui pintu Air Katulampa. Sehingga, tak ada ala­san menyalahkan Bogor dalam hal banjir yang terus mengaliri ib­u­ko­ta.
RY yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Per­satuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat ini melanjutkan, pemerintah pusat dan provinsi DKI Ja­karta juga memiliki kepentingan untuk memelihara kawasan puncak.
"Kan kita tidak sebagai peme­rin­tahan tidak hanya pemerintah daerah, ada pemerintah pusat, ada DKI yang punya kepentingan," uca­pnya. Untuk itu, dibutu­hkan si­ne­rgitas yang baik, termasuk da­lam pengambilan tindakan hu­kum, terutama bagi pelanggar­an yang tidak sesuai peruntukan lahan.
Ditanya terkait koordinasi pem­prov DKI dimana Wakil Gube­rnur DKI Jakarta Basuki Tjahaja P­ur­nama, yang lebih dikenal dengan Ahok pernah berseloroh akan membeli vila-vila di kawasan Pu­n­cak, hingga kini, aku bupati, dirinya belum mendapat informasi lebih lanjut. "Belom. Itu kan baru wa­cana. Teknisnya seperti apa saya belum tahu," kata dia lagi.
Sejalan dengannya, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP) Kabupaten Bogor, Bur­ha­nudin menjelaskan, persoalan puncak sudah menjadi urusan nasional, provinsi dan kabupaten.
Karenanya, perlu dibentuk tim terpadu untuk menangani konservasi Puncak. "Tidak boleh menyalahkan Bogor saja karena bukan ha­nya milik Bogor atau Cianjur saja. Tapi kepentingan regional dan nasional ada di dalamnya," je­las Burhan, sapaan akrabnya.
Bila ingin fungsi konservasi diperluas di kawasan Puncak, maka harus ada keterpaduan dari sisi pembuatan aturan dan anggaran. "Soal bagaimana pengaturan mana kawasan ruang terbuka hijau, konservasi, perdagangan jasa, mana pemukiman penduduk itu gampang. Tinggal nanti kalau konservasi di­perluas itu ada hak-hak keperdataan masyarakat yang harus di­bebaskan. Darimana anggarannya? Ya ber­sama-sama," tandasnya.

sumber: Pakuan Raya